SUMATERA UTARA - Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya memastikan ketersediaan peralatan bagi para atlet jelang PON 2024. Dalam upaya tersebut, Ketua Bidang Peralatan PB PON Aceh-Sumut Wilayah Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, memberikan perkembangan terbaru terkait pembiayaan peralatan yang sebagian besar berasal dari APBN dan APBD.

"Dari APBN, kami mengusulkan Rp156 miliar lebih, namun setelah direvisi oleh Inspektorat Kemenpora dan diajukan kepada Kementerian Keuangan, hasil akhirnya adalah Rp101.635.057.000," ujar Tuahta Ramajaya Saragih.

Sementara itu, dari APBD, pihaknya mengusulkan Rp104 miliar, yang setelah direview oleh Inspektorat dan BPKP, akhirnya disetujui sebesar Rp70 miliar lebih.

Dalam waktu dekat, penandatanganan perjanjian kerjasama untuk penyerahan dana hibah dari Kemenpora RI kepada Ketua Umum PB PON Sumut, yang dalam hal ini dijabat oleh Pj Gubernur Sumut, diharapkan dapat segera dilakukan.

Tuahta juga menekankan bahwa proses penentuan angka ini tidaklah instan. "Kami melakukan koordinasi dengan technical delegate untuk menentukan peralatan yang dibutuhkan sesuai standar internasional. Kami juga melakukan survei mandiri ke lapangan serta mengacu pada pelaksanaan PON Papua dan toko-toko online," jelasnya.

Dalam menghadapi waktu yang sangat mepet, Tuahta mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan kepada PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), pihak yang mengadakan peralatan, untuk menentukan waktu pengadaan. "Kami juga merencanakan Plan B jika pengadaan barang (Plan A) tidak memungkinkan, yaitu opsi sewa atau pinjam," katanya.

"Waktu yang mepet ini bukanlah kesalahan satu pihak, tetapi sistem yang ada di mana APBN baru turun dan APBD baru disusun. Aturan dari pusat dengan jangka waktu sekarang ini memang sudah sangat berisiko," tuturnya.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, PB PON Sumut berharap dapat memastikan ketersediaan peralatan yang dibutuhkan para atlet, meski dengan tantangan waktu yang semakin mendekati hari pelaksanaan PON 2024.