SUMATERA UTARA - Sumatera Utara siap menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 dengan penuh optimisme, terutama dalam hal kelancaran lalu lintas dan transportasi.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan keyakinannya bahwa penyelenggaraan PON akan berjalan lancar. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Transportasi yang diadakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Selasa (16/7/2024).

Mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2011, FLLAJ berfungsi sebagai wadah koordinasi berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah lalu lintas yang membutuhkan kerja sama lintas instansi. Rakor tersebut mempertemukan FLLAJ Provinsi dengan FLLAJ Kabupaten/Kota untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan kelancaran mobilitas selama PON berlangsung.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang juga Ketua Bidang Transportasi PB PON Sumut, Agustinus Panjaitan, menegaskan pentingnya memastikan kesiapan transportasi di sepuluh kabupaten/kota yang menjadi tuan rumah PON.

“Khusus wilayah Kota Medan, kami telah melakukan penataan dan penertiban selama tujuh minggu. Harapannya, setelah melihat dampak positif, kami fokus melanjut penataan dan penertiban di sembilan kabupaten/kota lainnya," ujar Agustinus usai kegiatan FLLAJ Sumut.

Dia mengatakan, ada strategi yang akan diterapkan untuk mempercepat penataan dan penertiban di sembilan kabupaten/kota adalah melalui FLLAJ Provinsi dan FLLAJ/kabupaten/kota.

"Kami mengedepankan pendekatan persuasif, namun penegakan hukum tetap diperlukan. Tanpa penegakan hukum, penertiban, dan penataan tidak akan optimal," tutur Agustinus.

Rakor ini menitikberatkan pada beberapa hal penting, termasuk kesiapan sarana transportasi, pelayanan angkutan untuk atlet dan official, memastikan jalur bebas kemacetan, strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta kesiapan prasarana jalan seperti rambu-rambu dan traffic light.

Dalam rapat koordinasi tersebut, setiap FLLAJ Kabupaten/Kota telah mengidentifikasi masalah lalu lintas dan transportasi jalan, serta mengambil langkah-langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran lalu lintas. Beberapa tindakan yang dilakukan meliputi penyiapan rute penjemputan dan pengantaran atlet, pengalihan arus lalu lintas, pengaturan parkir berlapis, penyediaan area parkir tambahan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Effendi Pohan, menekankan pentingnya sinergi antara kabupaten/kota. Sinergitas dibutuhkan karena dalam revisi SK tentang unsur kepengurusan PB PON yang baru telah melibatkan bupati dan walikota dalam struktur organisasi PB PON.

"Kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan bidang transportasi berjalan lancar, sehingga kami bisa mencapai sukses prestasi, administrasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan pariwisata," ujar Effendi.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Muji Ediyanto, mengimbau Kadishub kabupaten/kota dan Satlantas Polres setempat untuk memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah mereka.

"Kami perlu memberdayakan FLLAJ di setiap kabupaten/kota, terutama di 10 kabupaten/kota yang akan menjadi tuan rumah PON. Masalah lalu lintas harus diselesaikan melalui dialog untuk mencari solusi bersama," ujar Kombes Muji.

Muji juga menekankan pentingnya kerja sama di antara anggota FLLAJ untuk memastikan kota Medan dan sembilan kabupaten/kota lainnya tampil membanggakan. "Pengaturan yang baik dan budaya berlalu lintas yang tertib harus menjadi prioritas. Masyarakat juga perlu didorong untuk merasa malu melakukan tindakan merugikan di jalan," ungkapnya.